Pemerintah Indonesia mendapat pujian dan dukungan penuh dari parlemen terkait susbtansi Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun ini. Hanya saja, semuanya takkan ada gunanya bila hasil KAA tak ditindaklanjuti.
"Selama ini, komplain negara lain ke kita, tak pernah ada follow up kesepakatan. Sekarang ini di bawah Pak Jokowi, ditantang follow up pelaksanaannya. Karena, kalau tindak lanjutnya konkret, akan sangat membantu Indonesia dan negara-negara di KAA," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (24/4).
Karena itu, deklarasi peringatan KAA dan pernyataan-pernyataan keras Presiden Joko Widodo di beberapa hari terakhir sebaiknya tak hanya berakhir sebagai kata-kata biasa.
"Misalnya, presiden kritik tata keuangan dunia yang memang berdasar dan banyak didukung, tetapi selanjutnya apa? Proposal kita apa? Tindak lanjut itu yang membuat omongan presiden punya wibawa. Artinya, kita apresiasi sebagai pernyataan. Tetapi, tanpa tindak lanjut, akan mempermalukan presiden sendiri," jelas dia.
Fahri menilai, semua tindak lanjut itu ada di tangan bawahan Jokowi di pemerintahan. Misalnya, komitmen Indonesia membantu negara-negara berkembang lainnya akan sangat penting dan harus diwujudkan oleh bawahan Jokowi-JK.
"Soal PBB, tim kita di PBB harus makin agresif. Saya beri isyarat penting. Ekonomi terbesar saat ini bukan AS, tetapi sudah Tiongkok. Anda bayangkan, Presiden Xi Jinping dalam sehari menempel dengan Presiden Jokowi terus. Media dari dunia barat banyak men-down grade. Tetapi tempelan keduanya itu peristiwa besar. Kuncinya sekarang di pelaksanaan oleh bawahan Jokowi. Kalau parlemen sepenuhnya mendukung, pemerintah tak perlu takut," kata Fahri.
No comments:
Post a Comment