Dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan pembentukan tatanan ekonomi dunia baru, sehingga tidak hanya bergantung pada World Bank, International Monetary Fund (IMF) atau Asian Development Bank (ADB).
Namun Sekjen Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menyatakan, pidato Jokowi dihadapan 109 delegasi negara Asia-Afrika tersebut tidak sesuai dengan implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini.
Dia mengungkapkan jumlah utang luar negeri Indonesia hingga Februari 2015, kepada sejumlah lembaga pembiayaan, seperti World Bank dan ADB mencapai Rp 3.832 triliun atau bertambah sebesar 9,4 persen atau setara Rp 1.000 triliun dibandingkan November 2014, sekitar Rp 2.800 triliun.
“Ini yang menjadi catatan kritis kita. Jokowi mengatakan harus keluar dari investasi asing. Tapi ini tidak senada dengan implementasi kebijakan yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 itu sudah ada penarikan utang sebesar Rp 42,9 triliun," ungkap Yenny saat memaparkan sembilan catatan anggaran pemerintahan di Jakarta, Jumat (24/4).
Dia mengatakan, jumlah utang tersebut masih akan bertambah karena pemerintah masih bisa menarik utang Rp 80 triliun dari dana cadangan utang yang batas penarikannya jatuh tempo pada 2015 ini. “Dalam APBN-P tahun 2015, utang sebesar Rp 42,9 triliun. Itu tambahan. Totalnya jadi hampir Rp 100 triliun. Sebelumnya, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jumlah penarikan utang Rp 56 triliun sampai Rp 60 triliun. Kemudian, ditambah Rp 42,9 triliun. Jadi, hampir Rp 100 triliun,” jelas Yenny.
No comments:
Post a Comment