Ads (728x90)

Tuesday, 21 April 2015

Jokowi Libatkan Pengusaha Lokal di Sektor Infrastruktur


Presiden Indonesia Joko Widodo telah berjanji untuk melibatkan pengusaha lokal dalam pengembangan infrastruktur dasar dan mendukung seluruh negeri, termasuk di daerah-daerah perbatasan.

"Saya telah mengatakan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah daerah beberapa kali tentang pentingnya melibatkan pengusaha lokal untuk memastikan peredaran uang di wilayah ini," katanya dalam wawancara khusus dengan Antara di Istana Negara, Senin.

Dia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan dan Papua, akan dilakukan tahun ini.

Mengingat proyek ini, keterlibatan pengusaha lokal di daerah-daerah harus dipromosikan untuk menjamin pemerataan pembangunan.

"Ini sudah dimulai di Kalimantan dan Papua," tegasnya.

Jokowi lebih lanjut mencatat bahwa ada proyek-proyek seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara dan infrastruktur pendukung lainnya yang belum dilaksanakan.

Ini adalah hasil dari masalah teknis yang terkait dengan pencairan dana sebagai anggaran direvisi hanya disetujui pada pertengahan Januari 2015, karena yang dananya hanya dapat dicairkan di tengah April-Mei 2015.

"Ini akan dilakukan awal Mei karena APBN-P telah disetujui hanya di pertengahan Januari," jelasnya.

Proyek infrastruktur besar-besaran akan dimulai awal Mei di berbagai daerah di Tanah Air, kata presiden.

"Kami akan mulai bekerja pada proyek-proyek berskala besar, banyak yang akan Mei," katanya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banyak orang telah menyerukan realisasi janji-janji yang telah dibuat selama kampanye presiden, termasuk orang-orang dari Kartu Kesehatan Indonesia, IndonesiaSmart Kartu, dan Kartu Kesejahteraan Keluarga.

Memberikan jaminan nya, Presiden berjanji bahwa program akan dilaksanakan bulan ini dan awal bulan depan.

"Kami akan segera memulai distribusi Smart Card Indonesia Kartu Sehat dan Indonesia. Ini memakan waktu, dan prosedur harus diikuti karena mereka berhubungan dengan uang rakyat di APBN-P, yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan," jelasnya .

No comments:

Post a Comment