Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mulai banyak mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Khususnya kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan rakyat.
Sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Tanah Air, sejumlah kebijakan Jokowi memang menuai kecaman. Misalnya, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, kenaikan harga bahan pokok, terjadinya hiruk pikuk politik, pemilihan Kapolri, hingga dua TKI dihukum mati di Arab Saudi membuat Jokowi banyak mendapat kritikan keras.
Kemudian, soal kebijakan keras Jokowi yang tak mau mengampuni sembilan terpidana mati yang hendak dieksekusi pemerintah dalam waktu dekat ini. Giliran pegiat Hak Azasi Manusia (HAM) yang menuding Jokowi melanggar janji kampanyenya karena pemerintah tetap ngotot ingin eksekusi mati terpidana mati kasus narkoba. Meski tentu saja soal hukuman mati ini banyak juga yang mendukung Jokowi agar tidak memberikan ampun pada pelaku kejahatan narkoba.
Teranyar soal pembuatan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) yang rupanya juga sudah disetujui oleh Jokowi. Pembangunan gedung DPR ini sempat hendak dilakukan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), namun batal karena banyak menuai penolakan di masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak pernah lelah melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Dia bahkan menyindir jika Jokowi hanya banyak berjanji saat kampanye namun tak terealisasi saat menjabat jadi presiden. Dengan kondisi pemerintahan yang sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI, ini masyarakat mulai mengetahui apa yang telah terjadi dengan tidak memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden.
"Kita baru merasakan setelah seseorang menjabat, kalau janji kampanye bisa banyak, janji banyak sekali, tapi ketika berkuasa apa yang terjadi," kata Fadli di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/4).
Dalam enam bulan terakhir, kata Fadli Zon, berbagai komentar langsung dari masyarakat yang merasakan bahwa hidup di Indonesia, di era pemerintahan saat ini bukannya makin mudah, tapi semakin sulit.
Masyarakat terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang semakin naik, di mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan kenaikan harga beras yang cukup fantastis di saat Indonesia mengklaim diri surplus pangan.
Masyarakat juga merasakan dampak terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus angka Rp 13 ribu per dolar AS. Kondisi seperti itu tidak pernah terjadi selama era reformasi.
Kondisi ekonomi saat ini patut menjadi keprihatinan. Namun, kata Fadli Zon, Gerindra sebagai partai politik yang sudah berkembang harus meyakini dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam situasi apa pun partainya tetap bisa rasional.
Sikap rasional terhadap berbagai kebijakan pemerintah sudah disampaikan, meskipun berada di luar pemerintahan. Dia menegaskan bahwa Partai Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai oposisi yang rasional, bukan oposisi yang mengedepankan sikap emosional.
"Kalau oposisi emosional yang baik tidak didukung, apalagi yang tidak baik. Gerindra adalah partai yang rasional dan itu sudah ditunjukkan dengan jiwa besar Pak Prabowo menyatakan penghormatan dan dukungan terhadap Presiden terpilih Joko Widodo," ujarnya. Saat memberi pengarahan pada temu dan konsolidasi kader Gerindra dalam rangka memenangkan pilkada yang akan digelar secara serentak Desember 2015.
Fadli Zon mengakui, pesta politik yang cukup padat karena ada pemilu anggota legislatif dan pilpres pada 2014 belum membuahkan hasil yang maksimal.
Partai Gerindra memang mampu menempati urutan ketiga secara nasional dalam perolehan suara anggota legislatif, namun belum mampu membawa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden.
"Di pemilu legislatif Gerindra urutan ketiga, bahkan di NTB, urutan kedua perolehan suara anggota legislatif. Itu satu pencapaian yang memang harus dianggap jangan berbangga dulu, tapi kita patut bersyukur juga karena sudah mencapai posisi itu," ujarnya.
Fadli pun berharap jika pada Pemilu 2019 nanti, Prabowo dapat kembali maju sebagai calon presiden. Dengan begitu mampu menebus kekalahan yang terjadi pada Pemilu 2014 yang harus kalah saat bersaing dengan Jokowi.
"Kami berharap Prabowo tetap maju pada pemilihan umum presiden (pilpres) dan mudah-mudahan bisa menebus kegagalan pada pemilu 2014," katanya.
